Home POLITIK

Kerusuahan 21 - 22 Mei Pemerintah Akan Beritahu Siapa Dalang Dari Semua Ini

      Comment   
Kerusuahan 21 - 22 Mei Pemerintah akan Beritahu Siapa Dalang Dari Semua ini - Menko Polhukam Wiranto simpulan memimpin rapat koordinasi membahas situasi negara di bidang aturan dan keamanan bersama Polisi Republik Indonesia dan TNI. Wiranto mengatakan, besok Selasa 11 Juni 2019 Polisi Republik Indonesia akan memberi klarifikasi detail terkait kerusuhan 21-22 Mei yang berimbas pada penangkapan sejumlah tokoh.

Wiranto mengatakan, rapat yang beliau pimpin membahas sejumlah isu nasional, salah satunya penilaian arus pulang kampung dan balik Idulfitri 2019. Selain itu, dibahas juga terkait persiapan pengamanan sidang somasi hasil Pilpres 2019 oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digelar perdana Jumat 14 Juni nanti.

Lihat juga : Pihak Prabowo Mengajukan Tuntutan Untuk Saya Kaprikornus Presiden atau Pemilu Diulang

Selain itu, semula usai rapat tadi bahwasanya akan ada penyampaian dari Polisi Republik Indonesia terkait penangkapan terhadap sejumlah tokoh pascakerusuhan 21-22 Mei. Namun Wiranto menyebut penyampaian akan diundur besok Selasa (11/6) supaya lebih komprehensif.

"Persiapan pengamanan sidang MK, terus lalu bagaimana proses aturan dari orang-orang yang diduga melanggar aturan pascapemilu dan sebagainya, juga termasuk kerusuhan, kan begitu," kata Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2019).

"Kemudian tadi juga kita ingin supaya adanya satu klarifikasi secara detail mengenai tokoh-tokoh yang ditangkap, apa sebabnya, alasannya apa, besok itu akan lengkap dismapaikan ke publik. Kaprikornus bukan informasi lagi, tapi informasi program pemeriksaannya ya. Tadi aku minta eksklusif dijelaskan ke wartawan (oleh Kapolri-red) belum lengkap ya. Jadi, jangan khawatir nanti kita jelaskan ke publik. Supaya apa? supaya tidak kesimpangsiuran, begitu," sambungnya menegaskan.

Rapat di Kemenko Polhukam ini dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir juga Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BNPT Suhardi Alius, sampai Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono. Sejumlah menteri, ibarat Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, sampai Menhan Ryamizard Ryacudu, juga hadir. Rapat berlangsung tertutup.

Kerusuahan 21 - 22 Mei Pemerintah akan Beritahu Siapa Dalang Dari Semua ini 


Pihak Prabowo Mengajukan Tuntutan Untuk Aku Jadi Presiden Atau Pemilu Diulang

      Comment   

Pihak Prabowo Mengajukan Tuntutan Untuk Saya Kaprikornus Presiden atau Pemilu Diulang -  Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitisi (MK). Mereka mengajukan 7 tuntutan ke MK. Apa saja?

Berikut 7 tuntutan yang mereka olok-olokan ke MK sebagaimana dirangkum detikcom dari berkas gugatan, Minggu (26/5/2019):

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 wacana Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD wacana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wapres Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wapres terpilih masa tahun 2019-2024.

Lihat juga : Nama Amien Rais Hari Keluar Untuk di Panggil Polisi Yang Berhubungan Kasus Makar

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan wacana penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih masa tahun 2019-2014.

atau:

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

"Apabila Mahkamah beropini lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," ujar tim hukum.

Berdasarkan keputusan KPU, jumlah bunyi sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah bunyi sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Sehingga selisih bunyi sebanyak 16.957.123.


Pihak Prabowo Mengajukan Tuntutan Untuk Saya Kaprikornus Presiden atau Pemilu Diulang
  

Nama Amien Rais Hari Keluar Untuk Di Panggil Polisi Yang Bekerjasama Kasus Makar

      Comment   

Nama Amien Rais Hari Keluar Untuk di Panggil Polisi Yang Berhubungan Kasus Makar - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.

Pantauan detikcom di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, pukul 10.27 WIB, Amien Rais sudah tiba. Ia tampak ditemani sekitar 5 orang.

"Sangat sehat," jawab Amien dikala ditanya kondisi kesehatannya oleh wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Sementara Amien enggan menanggapi pertanyaan dari awak media. Ia menyebut akan menunjukkan keterangan secara lengkap usai investigasi selesai.

"Nanti saya kasih press conference yang mantap, hening aja," kata Amien.

Hari ini yaitu panggilan kedua Amien sesudah pada panggilan pertama ia mangkir. Amien akan dicecar pertanyaan terkait pernyataan people power yang disampaikan tersangka Eggi Sudjana.

Lihat juga : Turut Berduka Dari Presiden Untuk Ustaz Arifin Ilham Meninggal

Sebelumnya, Amien dipanggil polisi pada pekan lalu. Tetapi ia tidak tiba tanpa alasan.

Seperti diketahui, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. Eggi menjadi tersangka makar sesudah ucapan 'people power' di depan rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 17 April 2019.

Eggi ditahan di Polda Metro Jaya semenjak Selasa (14/5) pagi. Penahanan dilakukan sesudah polisi memanggilnya sebagai tersangka dan menangkapnya di Polda Metro Jaya seusai investigasi pada Senin (13/5) malam.


Nama Amien Rais Hari Keluar Untuk di Panggil Polisi Yang Berhubungan Kasus Makar

Kodisi Utama Di Pontianak Kondusif Dan Terkendali Pascarusuh 22 Mei

      Comment   

Pascarusuh 22 Mei, Situasi di Pontianak Kembali Kondusif - Sejak Kamis pagi arus kemudian lintas kendaraan bermotor dari arah Jembatan Landak sampai Jembatan Kapuas I kembali normal. Pada Rabu (22/5) lalin di lokasi diblokade massa dan pos polisi di akrab lokasi juga dibakar.

"Sejak pagi tadi blokade sudah dibuka, sehingga arus kemudian lintas kendaraan bermotor yang sempat dialihkan dari Jembatan Landak sampai Jembatan Kapuas I ke arah Jembatan Kapuas II, sekarang sudah normal kembali," kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Donny Charles Go, di Pontianak, yang dilansir dari Antara, Kamis (23/5/2019).

Meskipun begitu, berdasarkan beliau personel adonan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia masih tetap disiagakan di kawasan-kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi kericuhan, menyerupai di perempatan Jalan Tanjungpura-Imam Bonjol-Pahlawan.

"Termasuk juga masih disiagakan personel adonan di Mapolsek Pontianak Timur, guna menawarkan rasa kondusif kepada masyarakat. Intinya penempatan personel adonan itu untuk menawarkan rasa kondusif pada masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, beliau juga menyayangkan agresi tersebut yang banyak merusak banyak sekali akomodasi umum, menyerupai tiga lampu pengatur kemudian lintas, adalah di perempatan Siantan, Tanjung Hulu, dan Tanjung Raya.

"Selain itu, agresi tersebut juga telah merusak dua pos polisi, adalah di daerah sebelum Jembatan Kapuas I dan di perempatan Jalan Tanjungpura-Imam Bonjol-Pahlawan. Untuk kerusakan tiga titik lampu pengatur kemudian lintas secepatnya akan kami koordinasikan dengan Dishub Kota Pontianak, sehingga tidak mengganggu kelancaran kemudian lintas di daerah itu," ungkapnya.


Kodisi Utama di Pontianak Aman dan Terkendala Pascarusuh 22 Mei

Jokowi Mendapat Ucapan Selamat Dari Sby

      Comment   

Jokowi Mendapatkan Ucapan Selamat Dari SBY - Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengimbau pihak-pihak yang belum mendapatkan hasil Pemilu 2019 menyalurkannya lewat jalur hukum. Ia berharap perselisihan hasil pemilu tidak dilakukan lewat agresi jalanan.

"Kalaupun ada kalangan yang belum puas atau belum mendapatkan hasil rekapitulasi KPU, maka sanggup disalurkan melalui jalur konstitusional. Ada jalannya dan mudah-mudahan kita, masyarakat, terhindar dari segala polemik yang diperburuk dengan aksi-aksi tidak konstitusional," ujar AHY sesudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).

Diketahui, KPU telah merampungkan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019. Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 55,50% suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 44,50%.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan bunyi di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 itu. Mereka berencana menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lihat Juga : Kejadian 22 Mei Hal Yang Konyol, Lebih Baik Perbanyak Ibadah

AHY menyebut Demokrat, yang hingga sekarang masih berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, mengapresiasi perilaku pasangan nomor urut 02 tersebut. Partai berlambang seolah-olah logo Mercy itu juga menawarkan kebanggaan kepada Jokowi, yang menyatakan akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami bahagia dan lega mendengar Bapak Prabowo memberikan akidah tersebut menempuh jalur konstitusional untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilu. Sedangkan Pak Jokowi jelaskan dengan akidah baik menjadi pemimpin dan pengayom semua. Berada di atas golongan semua alasannya itu yang kita harapkan Indonesia untuk semuanya," kata AHY
.

 

Senada dengan sang ayah yang juga Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY menawarkan selamat atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Ia mengaku mengucapkan pribadi ketika bertemu tadi.

"Pada kesempatan baik tadi, saya mengucapkan selamat pada Presiden Jokowi atas kemenangan hasill rekap KPU 21 Mei lalu," kata AHY.

Putra sulung SBY itu menyebut sang ayah tidak hanya memberikan selamat ke Jokowi lewat video. AHY menyampaikan presiden RI ke-6 tersebut juga menelepon pribadi Jokowi atas kemenangannya di Pilpres 2019.
 
"Telah disampaikan pribadi Bapak SBY tadi malam melalui telepon dan ada video statement yang masyarakat sudah menyaksikannya bahwa ada kelegaan di hati Bapak SBY dan kita semua, bahwa kita kemarin dengarkan pribadi bahwa ada itikad semangat biar semua pihak sanggup menjaga suasana pasca-pengumuman dengan tenang damai," tuturnya.

Soal situasi politik yang terjadi pasca pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019, AHY mengingat soal persatuan bangsa yang harus dikedepankan. Ia mengimbau seluruh rakyat Indonesia bersatu dan jangan hingga terprovokasi yang sanggup mengakibatkan perpecahan.

"Jangan hingga akhir kontestasi politik yang keras, negara terbelah dalam 2 kubu yang tidak bertemu kembali. Kita sesama anak bangsa yang cinta rasa kondusif damai. Kita punya tujuan sama untuk wujudkan Indonesia makin baik adil sejahtera dan menjadi rumah besar untuk kita semua. Hari ini hingga kapan pun," ujar AHY.


Jokowi Mendapatkan Ucapan Selamat Dari SBY


Anies Soal Korban Rusuh Jakarta Semalam: Ada 6 Korban Meninggal Dunia

      Comment   

Anies soal Korban Rusuh Jakarta Semalam: Ada 6 Korban Meninggal Dunia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mendapat isu mengenai jumlah korban tewas dari agresi semalam menjelang 22 Mei 2019. Ada 6 korban tewas.

"Korban sejauh ini ada 6 korban meninggal," kata Anies di RS Tarakan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Enam korban tewas itu berada di RS Tarakan, RS Pelni, Budi Kemuliaan, RSCM, dan RS Angkatan Laut Mintoharjo.

Baca juga : Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan, Ini Hasilnya

"Ini per jam sembilan. Kaprikornus ada sekitar 200-an orang luka luka per jam 9. Ada 6 orang meninggal," kata Anies.

Ricuh terjadi mulai menjelang tengah malam dan gres mulai aman menjelang sahur. Pagi ini, massa kembali berdatangan ke sejumlah titik di Jakarta di antaranya di depan Bawaslu dan Jl Jatibaru Tanah Abang.


Anies soal Korban Rusuh Jakarta Semalam: Ada 6 Korban Meninggal Dunia


Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Gres Di Kalimantan, Ini Hasilnya

      Comment   

Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan, Ini Hasilnya - Pemerintah mempunyai planning untuk memindahkan sentra pemerintahan ke wilayah di luar pulau Jawa. Presiden Joko Widodo sudah blusukan atau mengunjungi dua wilayah di Palangka Raya dan Bukit Soeharto.

Apa saja hasilnya?

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan bersama Presiden sudah melaksanakan kunjungan ke dua wilayah di luar pulau Jawa.

Dua lokasi tersebut memang dipertimbangkan secara mendalam dan lebih detail alasannya memang posisinya ada di pusatnya Indonesia atau pertengahan Indonesia.

Baca juga : Beranikah Jokowi Bentuk Kabinet Profesional Berisi Anak-anak Muda?

Menurut Bambang ada plus minus dari masing-masing lokasi yang dikunjungi. Namun antusiasme dari pemerintah tempat dan masyarakat sangat luar biasa. Bambang menyampaikan pemerintah dan masyarakat tempat siap mendukung untuk membantu proses pemindahan ini.

"Karena pada dasarnya membangun kota gres jadi bukan di atas kota yang sudah ada. Kami juga menilai seberapa besar nantinya infrastruktur yang diperlukan untuk membangun kota tersebut kedua lokasi tersebut sudah memperlihatkan gambaran," kata Bambang dalam dikala Blak-blakan dengan detikcom pekan kemudian di Jakarta.

Dia menjelaskan Presiden Jokowi sudah memperlihatkan kode kepada Bappenas terkait hal detail hasil perjalanan tersebut.

Karena itu dari hasil kunjungan itu tak dapat diputuskan apa hasilnya. Karena pihak Bappenas juga harus menurut data sekunder dan memakai data primer. Kaprikornus jikalau ada pengujian lapangan, pengujian tanah, air higienis harus dilakukan secara eksklusif dan melihat bukti fisiknya.

Baca juga : Polisi Tangkap Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi

"Karena kita ingin sentra pemerintahan gres ini yakni sesuatu yang ideal dari sisi perencanaan kota itu sendiri. Indonesia kan dikala ini belum ada kota yang direncanakan secara ideal, semuanya termasuk dari infrastrukturnya," terang dia.

Sebelumnya memang Bappenas telah melaksanakan kajian terkait sentra pemerintahan baru. Kaprikornus nantinya kota gres ini akan berjalan sebagai sentra pemerintahan dan Jakarta sebagai sentra bisnis dan jasa.

Nantinya di kota gres akan dibangun distrik pemerintahan terpadu. Sehingga kantor pemerintahan akan dalam satu wilayah.

"Tidak terpencar ibarat sekarang, Kementerian Pertanian ada di Ragunan, Kementerian PUPR ada di Kebayoran dan Istana sendiri ada di Medan Merdeka," terang dia.

Pemerintah juga mengkaji model kota gres ibarat Putra Jaya di Malaysia yakni sentra pemerintahan barunya berjarak antara 50 km - 70 km dari Jakarta.


Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan, Ini Hasilnya

Beranikah Joko Widodo Bentuk Kabinet Profesional Berisi Bawah Umur Muda?

      Comment   

Beranikah Jokowi Bentuk Kabinet Profesional Berisi Anak-anak Muda? - Joko Widodo (Jokowi) diminta mewujudkan zaken kabinet alias kabinet berisi kaum profesional jika beliau melanjutkan pemerintahannya di periode kedua nanti. Dikabarkan pula, kabinet Jokowi nantinya akan diisi kaum muda alias milenial.

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Profesor Martani Huseini, menilai zaken kabinet berisi kaum milenial yaitu syarat untuk melunasi janji-janji Jokowi kepada rakyat. Janji-janji itu harus dilunasi.

"Presiden ke depan akan diuji janji-janji politiknya, apakah benar bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau beliau masih berat pada faktor pendukungnya yang harus mengisi kementerian ini dan kementerian itu, maka itu akan memberatkannya untuk melunasi kesepakatan politik," kata Martani kepada wartawan, Selasa (14/5/2019).


Masuknya orang-orang parpol di dingklik menteri dinilai bakal memberatkan langkah Jokowi dalam melunasi janji, mewujudkan 'legacy' pemerintahannya. Dalam kondisi mirip ini, orang-orang profesional perlu diprioritaskan demi pemerintahan yang lebih baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan parpol pendukung.

"Parpol-parpol harus tahu diri. Kalaupun mau menaruh orang di dingklik menteri, jangan sembarangan," kata Martani.

Dia mengibaratkan kabinet pemerintahan mirip orkestra yang dipimpin presiden. Pemain terompet sampai penggesek biola harus bisa membaca not balok di partitur. Mereka juga harus patuh terhadap isyarat sang dirigen yakni presiden. Bayangkan jika pemain terompet dipilih hanya sebab beliau akrab dengan dirigen padahal tak bisa membaca partitur, bayangkan pula jika pemain musiknya tidak patuh ke dirigen. Tak akan ada simfoni yang indah.

"Maka harmonisasi itu penting dan harus disepakati semenjak awal," kata Martani.

Soal kabinet berisi kaum milenial, Martani menilai itu memang diperlukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang sarat teknologi dan inovasi. Inovasi bukannya tidak bisa dilakukan orang-orang tua, namun akan lebih gampang dilakukan kaum muda.

"Ada kekerabatan antara penemuan dengan kaum muda. Anak muda berguru lebih cepat daripada orang tua, apalagi orang di atas usia 50 tahun bakal punya keterbatasan berpikir secara biologis," kata Martani.



Pria kelahiran 1951 lulusan University Paris de Sorbonne IV ini menyadari belum dewasa muda lebih dinamis dan cepat mengikuti keadaan dengan teknologi baru. Mereka lebih cocok memimpin kementerian. 


Muda, menurutnya tidak harus selalu ditentukan umur, melainkan harus berjiwa muda. Soalnya ada pula sosok muda usia namun jiwanya cenderung tidak dinamis. Anak muda yang duduk di pemerintahan nantinya juga perlu kemampuan pemanfaatan teknologi komunikasi yang baik demi efisiensi birokrasi. Anak muda yang duduk di dingklik menteri haruslah orang yang berintegritas, kompeten, bernyali, punya renjana, dan bisa menyatukan semuanya.

"Tantangan ketika ini juga berat. Masalah sosial dan politik sudah luar biasa berat sebab sudah kadung terbelah (saat Pilpres). Ini menuntut sosok muda yang kolaboratif, bisa menyatukan semuanya," kata dia. 

Yang jelas, kaum muda lebih unggul dibandingkan kaum tua. Bila kaum muda yang kompeten ditempatkan di kabinet, itu yaitu piliahan yang tepat.

"Buat saya itu mutlak, Pemerintahan mendatang harus punya agility dan semangat berinovasi," kata Martani.


Beranikah Jokowi Bentuk Kabinet Profesional Berisi Anak-anak Muda?

Polisi Tangkap Laki-Laki Yang Ancam Penggal Kepala Joko Widodo

      Comment   

Polisi Tangkap Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi - Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap laki-laki yang mengancam memenggal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ancaman itu disampaikan ketika beraksi di Bawaslu dan menjadi viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menyampaikan laki-laki berinisial HS itu ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor. Penangkapan dilakukan pada Minggu (12/5) pagi sekitar pukul 08.00 WIB.

"Telah melaksanakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE dengan modus pengancaman pembunuhan terhadap Presiden RI yang sedang viral di media sosial,"

Lihat juga : Rekap Pilpres di Jawa Timur Rampung, Jokowi Kalahkan Prabowo

HS dikenakan pasal Pasal 104 Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI no 11 tahun 2008 perihal ITE.

Argo merincikan HS merupakan laki-laki kelahiran Jakarta, 08 Maret 1994. Ia merupakan warga Palmerah Barat,Jakarta.


HS ditangkap karena melaksanakan pengancaman pembunuhan terhadap Jokowi ketika melaksanakan agresi di depan Kantor Bawaslu pada Jumat (10/5) pukul 14.40 WIB.

Aksinya yang terekam video pribadi viral di media sosial. HS terekam mengucapkan kata-kata bahaya kepada Jokowi.

"Dari Poso nih, siap penggal kepala Jokowi, Jokowi siap lehernya kita penggal kepalanya demi Allah," kata HS dalam video sebagaimana disampaikan Argo.


Polisi Tangkap Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi 

Rekap Pilpres Di Jawa Timur Rampung, Joko Widodo Kalahkan Prabowo

      Comment   

Rekap Pilpres di Jawa Timur Rampung, Jokowi Kalahkan Prabowo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, telah menyelesaikan rekapitulasi Pemilu dan Pilpres 2019, tingkat provinsi. Hasilnya calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berhasil unggul, atas capres dan cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Di Jatim, Jokowi-Ma'ruf menerima bunyi sebesar 16.231.668 dengan presentase 65,79 persen. Sementara Prabowo-Sandi hanya menerima 8.441.247 dengan presentase 34,21 persen.

"Perolehan total berdasarkan perhitungan terakhir tadi ada total 25.511.241 pemilih yang memakai hak pilihnya. Dari total tersebut untuk paslon 01 itu ada 16.231.668 suara. Sedangkan untuk paslon 02 ada total 8.441.247 suara," kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam, usai rekapitulasi di Hotel Singgasana Surabaya, Sabtu (11/5).


Anam menyampaikan total bunyi di Jatim mencapai 25.511.241 pemilih, dengan bunyi tidak sah sebesar 838.326, dan bunyi sah total sebanyak 24.672.915.

Persentase kemenangan paling besar untuk Jokowi-Ma'ruf terdapat di Kabupaten Kediri, yaitu sebesar 82.50 persen. Sedangkan bagi Prabowo-Sandi persentase tersebar ada di Kabupaten Pamekasan sebanyak 83,78 persen.

Lihat juga : Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi

Dari data tersebut, Anam mengklaim jumlah partisipasi pemilih di Jawa Timur kali ini terbilang cukup tinggi. Anam menyebut persentasenya mencapai 82,5 persen. Hal ini melampaui sasaran nasional yaitu 77,5 persen.

"Kalau bicara partisipasi pemilih atau kehadiran di Jawa Timur tadi secara singkat kita hitung ada 82,5 persen untuk partisipasi pemilihnya. Di atas sasaran kita maupun sasaran nasional 77,5 persen," ujar Anam.

Tingkat partisipasi tersebut, kata Anam telah melampaui sasaran awal pihaknya yaitu sebanyak 80 persen. Anam pun bersyukur atas capaian itu. Ia menilai antusiasme masyarakat makim tinggi.

"Jadi Alhamdulillah sanggup terlampaui antusiasme masyarakat tiba ke TPS sangat tinggi ya," ucap Anam.

Lihat juga : Situng KPU 71%: Jokowi-Amin 56,23% Prabowo-Sandi 43,77%

Lebih lanjut, data rekapitulasi ini pun bakal dibacakan dan disahkan pagi hari nanti, pukul 09.00 WIB, untuk ditandatangani oleh saksi. Selanjutmya, Anam mengaku akam menyerahkan hasil ini ke tingkat nasional di KPU RI, pada 12 sampai 13 Mei.


"Mungkin akan berangkat tanggal 12 atau maksimal tanggal 13 Mei ke KPU RI untuk melaksanakan proses rekapitulasi jenjang berikutnya, rekapitulasi nasional di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta," pungkasnya.

Berikut hasil rekapitulasi sementara Tingkat Provinsi di Jawa Timur untuk Pemilihan Presiden:

1. Kediri (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 143.991 bunyi (78,71 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 38.955 bunyi (21,29 persen)

2. Blitar (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 73.660 bunyi (77,74 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 21.086 bunyi (22,26 persen)

3. Pasuruan (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 71.351 bunyi (56,95 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 53.943 bunyi (43,05 persen)

4. Mojokerto (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 60.858 bunyi (71,03 persen)
-Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 24.819 bunyi (28,97 persen)

5. Madiun (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 84.998 bunyi (71,39 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 34.069 bunyi (28,61 persen)

6. Batu (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 101.288 bunyi (74,06 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 35.470 bunyi (25,94 persen)

7. Probolinggo (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 85.184 bunyi (58,50 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 60.431 bunyi (41,50 persen)

8. Nganjuk:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 541.179 bunyi (80,40 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 131.953 bunyi (19,60 persen)

9. Ngawi:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 424.178 bunyi (78,11 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 118.860 bunyi (21,89 persen)

10. Bojonegoro:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 560.695 bunyi (67,22 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 273.461 bunyi (32,78 persen)

11. Tuban:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 533.704 bunyi (73,13 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 196.103 bunyi (26,87 persen)

12. Lamongan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 515.751 bunyi (64,63 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 282.300 bunyi (35,37 persen)

13. Gresik:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 506.307 (66,72 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 252.515 bunyi (33,28 persen)

14. Lumajang:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 386.281 bunyi (59,28 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 265.333 bunyi (40,72 persen)

15. Pacitan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 116.196 bunyi (41,86 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 230.810 bunyi (58,14 persen)

16. Ponorogo:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 422.016 bunyi (71,68 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 166.716 bunyi (28,32 persen)

17. Trenggalek:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 351.868 bunyi (77,01 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 105.036 bunyi (22,99 persen)

18. Tulungagung:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 550.644 bunyi (81,83 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 122.250 bunyi (18,17 persen)

19. Blitar:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 638.096 bunyi (85,21 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 110.751 bunyi (14,79 persen)

20. Kediri:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 815.883 bunyi (82,50 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 173.098 bunyi (17,50 persen)

21. Jember:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 891.208 bunyi (64,82 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 483.786 bunyi (35,18 persen)

22. Banyuwangi:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 711.117 bunyi (72,22 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 273.543 bunyi (27,78 persen)

23. Bondowoso:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 213.887 bunyi (43,51 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 277.677 bunyi (56,49 persen)

24. Situbondo:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 202.789 bunyi (49,87 persen).
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 203.812 bunyi (50,13 persen)

25. Probolinggo:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin 431.273 (60,70 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 279.196 (39,30 persen).

26. Pasuruan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 589.372 (60,91 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 378.130 (39,09 persen).

27. Sidoarjo:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 817.853 (69,98 persen)
-Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 350.788 (30,02 persen)

28. Mojokerto:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 531.637 (76,30 persen).
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 165.131 (23,70 persen).

29. Jombang:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 615.972 (76,63 persen).
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 187.763 (23,37 persen).

30. Madiun Kabupaten:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 333.938 bunyi (74,64 persen).
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 113.418 bunyi (25,36 persen).

31. Magetan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 286.038 (67,71 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno :136.383 (32,29 persen)

32. Malang (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin: 345.695 (67,29 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 168. 001 (32,71 persen)

33. Surabaya:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin 1.124.966 (70,16 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 478.439 (29,84 persen)

34. Malang (Kabupaten):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin: 1.179.241 (75,33 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 386.001 (24,67 persen)

35. Bangkalan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 440. 129 (57,74 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 322.131 (42,26 persen)

36. Sampang:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 187.189 (24,70 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 570.597 (75,30 persen)

37. Pamekasan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 102.931 (16,22 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 531.561 (83,78 persen)

38. Sumenep:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 242.305 (35,67 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 436,931 (64,33 persen)

TOTAL Jawa Timur:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf: 16.231.668 (65,79 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 8.441.247 (34,21 persen)

Total bunyi sah: 24.672.915
Tidak bunyi sah: 838.326
Jumlah bunyi masuk: 25.511.241


 Rekap Pilpres di Jawa Timur Rampung, Jokowi Kalahkan Prabowo 

Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi

      Comment   

Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi - Isu reshuffle kabinet Jokowi-JK (Jusuf Kalla) berhembus kencang. Belum diketahui niscaya kapan rencana perombakan kabinet ini bakal dieksekusi. Namun, apakah reshuffle terhadap sejumlah menteri sebab dirasa genting?

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto menjelaskan bahwa peluang perombakan kabinet itu ada. Namun, Johan tidak bisa menyebut kapan waktu pastinya.

"Kalau hingga Idulfitri saya kira tidak ada. Saya tidak tahu sehabis Lebaran, kemungkinan itu bisa saja," ujar Johan Budi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Johan juga mengungkapkan, Jokowi selalu melaksanakan penilaian terhadap menterinya sebelum melaksanakan perombakan. Selain itu, beliau menyebut Jokowi pun melaksanakan cross-check kinerja.

"Bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle selalu didahului penilaian Pak Presiden dengan menterinya dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu. Evaluasi itu dilakukan setiap dikala dan Pak Presiden Jokowi selalu cross-check kinerja pembantunya kepada semua pihak," kata Johan.

Kendati demikian, Johan memastikan, perombakan kabinet ini tidak akan dilakukan sebelum Lebaran.

"Tapi saya dengar tidak sebelum Idulfitri sebab menghadapi banyak hal," lanjut Johan.

Baca juga : Situng KPU 71%: Jokowi-Amin 56,23% Prabowo-Sandi 43,77%

 Seperti diketahui, warta reshuffle kabinet ini mencuat jelang masa simpulan periode pemerintahan Jokowi-JK usai beberapa nama menteri terseret dalam proses aturan di KPK. Setidaknya, ada tiga nama menteri yang harus berurusan dengan proses aturan di KPK. Mereka yaitu Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita (NasDem), Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (PPP), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (PKB).

Menurut Johan, menteri-menteri yang terseret proses aturan di KPK itu sudah dipanggil Jokowi. Ia menyebut, Jokowi selalu mengingatkan kepada menterinya untuk tidak terseret kasus hukum.

"Apakah Pak Presiden sudah memanggil menteri yang sudah atau sedang diperiksa KPK, saya kira itu niscaya sudah dilakukan Pak Presiden. Pasti Pak Presiden meminta klarifikasi yang bersangkutan kenapa diperiksa oleh KPK," ujar Johan.

Johan pun mengatakan, Jokowi bakal mengganti menterinya bila sudah berstatus tersangka. Namun, bila masih berstatus saksi, hal itu belum tentu akan dilakukan.


"Kalau berstatus tersangka akan diganti. Kalau sebagai saksi, belum tentu. Bisa saja jadi saksi sebab memang ada informasi yang diperlukan," sebut Johan.

Baca juga : CLS Knights Menangi Gim Pertama Final ABL 2018/2019

Menanggapai hal ini, pengamat politik dari Populi Center Usep S Ahyar menilai rencana reshuffle kabinet ini dirasa perlu sebab beberapa alasan. Menurutnya, terseretnya sejumlah nama menteri dalam pusaran proses aturan di KPK juga jadi alasan.

"Saya kira genting. Karena saya kira ada beberapa alasan yang mendasarinya. Seperti misalnya, ada sejumlah menteri yang disinyalir terseret kasus di KPK, kemudian ada menteri yang kinerjanya tidak perform sebab sibuk mengurus posisinya sebab mencalonkan jadi anggota DPR. Selain itu, reshuffle ini juga penting untuk menggenjot sasaran di simpulan masa jabatan Jokowi," kata Usep dikala dihubungi detikcom, Kamis (9/5/2019)

Namun, Usep mengingatkan, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa perombakan kabinet ini tidak menyangkut urusan politik.

"Yang perlu diingat, pemerintah harus bisa meyakinkan publik kalau perombakan menteri ini tidak terkait urusan politik. Tapi murni urusan negara. Kalau tidak, ini bisa jadi amunisi bagi musuh politik Jokowi, untuk menyerangnya" katanya.

Lantas, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai rencana reshuffle kabinet ini perlu bila memang ada sejumlah nama menteri yang tidak kompeten. Dia bahkan, mengibaratkan sebuah kabinet menteri mirip sebuah grup penyanyi orkestra.

"Namanya kabinet itu teamwork. Itu yang menjadi utama. Teamwork itu mirip orkestra, orkestra itu bisa jadi ada nada yang tidak harmoni. Karena ada nada sumbang, artinya itu hanya dilema koordinasi. Nada sumbang itu juga bisa dari kemampuan penyanyinya yang tidak memenuhi kompetensi kan. Nah reshuffle itu hanya dibutuhkan kalau penyanyinya enggak kompeten," kata Enny dikala dihubungi detikcom, Kamis (9/5/2019).

Enny juga menyoroti menteri yang punya posisi taktik di partai politik. Dia menilai seharusnya sosok menteri yang ada di kabinet tak terseret dengan urusan lain selain kinerja pemerintahan.


Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi

Situng Kpu 71%: Jokowi-Amin 56,23% Prabowo-Sandi 43,77%

      Comment   

Situng KPU 71%: Jokowi-Amin 56,23% Prabowo-Sandi 43,77% -  Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 71%. Situng yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count KPU' mencatat Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul atas Prabowo-Sandiaga Uno.

Dilihat detikcom dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Rabu (8/5/2019), pukul 10.24 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 577.855 TPS (71,04629%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count KPU menurut data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma'ruf 61.207.039 bunyi (56,23%)
02. Prabowo-Sandiaga 47.647.252 bunyi (43,77%)

Baca juga : Prosesi Penobatan Raja Thailand Dimulai, Akan Berlangsung 3 Hari

Di dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada sajian Hitung Suara merupakan data menurut angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan bunyi di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU juga menyatakan bahwa data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, alasannya yaitu hasil simpulan penghitungan perolehan bunyi Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh alasannya yaitu itu kalau terdapat kesalahan dalam pengisian C1 sanggup diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi simpulan KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan memakai perhitungan manual berjenjang untuk menetapkan penetapan hasil Pemilu 2019.


Situng KPU 71%: Jokowi-Amin 56,23% Prabowo-Sandi 43,77%

Prosesi Penobatan Raja Thailand Dimulai, Akan Berlangsung 3 Hari

      Comment   

Prosesi Penobatan Raja Thailand Dimulai, Akan Berlangsung 3 Hari - Penobatan Raja gres Thailand, Maha Vajiralongkorn dimulai hari Sabtu ini. Ini merupakan penobatan raja yang pertama semenjak tahun 1950.

Raja Vajiralongkorn (66) yang dikenal sebagai Rama X merupakan raja kesepuluh dari dinasti Chakri. Seperti dilansir dari kantor gosip warta AFP, Sabtu (4/5/2019), ritual penobatan yang disiarkan pribadi di stasiun televisi Thailand ini, dimulai sempurna pada pukul 10.09 waktu setempat. Disebut-sebut bahwa angka sepuluh mewakili gelar Rama X. Sedangkan angka 9 berbunyi menyerupai kemajuan dalam bahasa Thailand.



Prosesi penobatan ini akan berlangsung tiga hari mulai 4-6 Mei 2019 dengan hari pertama adalah Sabtu ini menjadi hari yang paling dinantikan publik. Ritual pada hari pertama ini merupakan simbol transformasi dari insan biasa menjadi tingkatan yang lebih agung yang dianggap suci yakni darah biru kerajaan. Raja telah berganti dari seragam militer putihnya menjadi jubah putih, dan siap diurapi dengan air suci yang diambil dari seluruh Thailand.

Upacara penobatan itu diperkirakan akan menelan biaya sedikitnya US$ 30 juta. Bagi banyak warga Thailand, ini merupakan kesempatan pertama mereka menyaksikan upacara penobatan raja. Ayah Raja Vajiralongkorn, mendiang Raja Bhumibol Aduyadej, yang wafat pada tahun 2016, dinobatkan pada 1950.



Baca juga : Sapaan 'Siap Presiden' TKN ke Jokowi yang Penuh Tawa

Meski monarki konstitusional Thailand mempunyai kekuasaan politik terbatas, kebanyakan rakyat Thailand memuja keluarga darah biru yang dianggap hampir menyerupai dewa. Undang-undang lese majeste yang ketat juga menciptakan raja mudah tak dapat dibantah.

Sebelumnya pada Rabu (1/5), Raja Vajiralongkorn mengumumkan pernikahannya yang keempat dengan mantan pengawal pribadinya yang merupakan bekas pramugrari. Raja mengangkatnya sebagai permaisuri dengan gelar Ratu Suthida.



Prosesi Penobatan Raja Thailand Dimulai, Akan Berlangsung 3 Hari

Prabowo Ke Media: Kami Catat Kelakuanmu, Kami Bukan Kambing Yang Dapat Diatur!

      Comment   

Prabowo ke Media: Kami Catat Kelakuanmu, Kami Bukan Kambing yang Bisa Diatur! - Capres Prabowo Subianto memberikan pidato kebangsaan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2019 yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam pidatonya, Prabowo sempat bertanya apakah harus bicara apa adanya.

"Saudara-saudara, saya mau bertanya, saya berharap saya bicara apa adanya atau yang manis-manis? Berharap normatif atau apa adanya?" tanya Prabowo di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019).

 Baca juga : BPN Bantah TKN: Koalisi Prabowo-Sandi Solid, Kami Pegang Komitmen PAN

Massa buruh menjawab 'apa adanya'. Prabowo juga sempat memperingatkan awak media yang hadir di lokasi.

"Itu banyak TV ya? Entah ditayangkan (atau) nggak ditayangkan, gue nggak tahu. Karena media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu," katanya.

Prabowo memperingatkan awak media untuk berhati-hati. Karena berdasarkan Prabowo, bunyi rakyat ialah bunyi Tuhan.

"Kami bukan kambing-kambing yang dapat kamu atur-atur. Hati-hati kamu ya. Suara rakyat ialah bunyi Tuhan," ucap Prabowo.

Baca juga : Sapaan 'Siap Presiden' TKN ke Jokowi yang Penuh Tawa

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga sempat menyinggung masalah yang menyakiti hati dan nalar sehat rakyat. Menurut Prabowo, rakyat tidak dapat dibohongi setiap saat.

"Ada kalanya, ada saatnya, rakyat itu mengerti, rakyat itu sadar, dan rakyat itu menyampaikan 'cukup, cukup sudah kebohongan, kecurangan'. Maling-maling berkuasa, cukup sudah rakyat Indonesia dikorbankan, cukup sudah harta rakyat diambil, cukup sudah penindasan kepada rakyat, cukup, cukup," ungkap Prabowo.

"Dan bila kamu tidak mengerti kata cukup ya, itu media-media juga, gue salut sama lo masih berani ke sini. Akan tercatat dalam sejarah, hai media-media, kamu ikut merusak demokrasi di Indonesia," pungkasnya.
Prabowo ke Media: Kami Catat Kelakuanmu, Kami Bukan Kambing yang Bisa Diatur!

Bpn Bantah Tkn: Koalisi Prabowo-Sandi Solid, Kami Pegang Akad Pan

      Comment   

BPN Bantah TKN: Koalisi Prabowo-Sandi Solid, Kami Pegang Komitmen PAN - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menilai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mulai retak karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melobi sang petahana bangku Pimpinan MPR. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dengan tegas membantah.

"Koalisi sangat solid. Bahkan Jumat kemarin kami gres saja merayakan ulang tahun Pak Amien (Amien Rais) di Kertanegara VI. Koalisi solid dan penuh kekeluargaan," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade kepada wartawan, Selasa (30/4/2019).

Baca juga :  Situng KPU 52%: Jokowi-Amin 56,17% Prabowo-Sandi 43,83%

Di sisi lain, Andre menyampaikan pihaknya enggan percaya pada pernyataan TKN Jokowi-Ma'ruf soal Zulkifli. Koalisi, kata dia, pun memegang penuh kesepakatan yang selama ini dilontarkan oleh PAN.

"Silakan saja Bang Johnny Plate mengaku atau bicara apa saja, tapi kami percaya kesepakatan PAN ibarat yang ditegaskan Sekjen PAN dan Pak Amien Rais kepada kami. Kami pegang kesepakatan komitmen PAN. Kecuali jika ini Pak Jokowi yang bicara ya gres kami lihat. Kalau Bang Johnny ngapain, kan yang bicara Pak Jokowi dengan Bang Zul," tuturnya.

Politikus Gerindra itu juga menegaskan pihaknya menentukan percaya dengan pernyataan yang disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno dan pimpinan PAN lainnya terkait kehadiran Zulkifli di Istana. Andre menyampaikan pihaknya tetap yakin bahwa ketika itu Zulkifli tiba sebagai Ketua MPR.

"Menurut saya ya, kami tentu berpatokan pada statement resmi dari PAN. Bahwa Bang Zul tiba ke Istana hanya untuk menghadiri peresmian Gubernur Maluku Utara sebagai kapasitasnya Ketua MPR dan ini sudah ditegaskan oleh PAN, Sekjen PAN dan pimpinan PAN lain termasuk Pak Amien Rais bahwa PAN solid bersama Koalisi Pak Prabowo dan Bang Sandi. Kami percaya itu," kata Andre. 

Baca juga :  Sapaan 'Siap Presiden' TKN ke Jokowi yang Penuh Tawa

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf mengungkap Ketua PAN melobi sang petahana bangku Pimpinan MPR sebagai deal untuk merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). TKN Jokowi-Ma'ruf menilai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mulai retak.

"Kami merasa (lobi) itu hal yang biasa saja dia sampaikan ke presiden, yang potensi terpilihnya tinggi, yakni Pak Joko Widodo, yakni tugas apa yang dapat dimainkan oleh PAN. Karena kami juga tahu, bahwa koalisi 02 itu koalisi yang sudah mulai retak. Dalam arti positif ya, bukan negatif," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate kepada detikcom, Selasa (30/4/2019).

Kendati demikian, pernyataan TKN Jokowi-Ma'ruf itu dibantah oleh PAN. PAN menyatakan tidak pernah meminta apapun dari Jokowi.

"Kami tidak pernah minta apa-apa ke beliau," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan.


BPN Bantah TKN: Koalisi Prabowo-Sandi Solid, Kami Pegang Komitmen PAN

Situng Kpu 52%: Jokowi-Amin 56,17% Prabowo-Sandi 43,83%

      Comment   

Situng KPU 52%: Jokowi-Amin 56,17% Prabowo-Sandi 43,83% - Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 52%. Situng yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count KPU' mencatat Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul atas Prabowo-Sandiaga Uno.

Dilihat detikcom dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Senin (29/4/2019), pukul 17.46 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 423.877 TPS (47,07420%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count KPU menurut data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma'ruf 44.761.676 bunyi (56,17%)
02. Prabowo-Sandiaga 34.932.787 bunyi (43,83%)

Baca juga : Sapaan 'Siap Presiden' TKN ke Jokowi yang Penuh Tawa

 Di dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada hidangan Hitung Suara merupakan data menurut angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan bunyi di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


KPU juga menyatakan bahwa data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, alasannya ialah hasil final penghitungan perolehan bunyi Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh alasannya ialah itu kalau terdapat kesalahan dalam pengisian C1 sanggup diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.


Rekapitulasi final KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan memakai perhitungan manual berjenjang untuk menetapkan penetapan hasil Pemilu 2019.


Situng KPU 52%: Jokowi-Amin 56,17% Prabowo-Sandi 43,83%

Sapaan 'Siap Presiden' Tkn Ke Joko Widodo Yang Penuh Tawa

      Comment   

Sapaan 'Siap Presiden' TKN ke Jokowi yang Penuh Tawa - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan mengungkap adanya pertemuan TKN dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, para elite TKN sempat mengucapkan salam "Siap Presiden" ke Jokowi.

"Kami merasa senang, bahagia, alasannya ialah baik menurut quick count maupun rekapitulasi inernal, war room kami di TKN, maupun war room di beberapa partai politik Koalisi Indonesia Kerja, menyatakan paslon 01 memenangi Pilpres 2019. Dengan demikian luapan kegembiraan tersebut diekspresikan dengan bentuk video yang viral beredar.

Baca juga : Jokowi Bahas Lagi Rencana Pemindahan Ibu Kota

 Menurut dia, tak ada yang salah dengan agresi yang dilakukan para elite TKN. Karena itu reaksi impulsif saja.

"Tapi tidak ada yang salah disitu, alasannya ialah kami memandang yang pertama secara konstitusional Pak Jokowi Presiden RI 2014-2019. Dan Insyaallah 22 Mei mendatang dia akan ditetapkan sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024. Kaprikornus lebih kepada reaksi spontan, kegembiraan, dari kami Tim Kampanye Nasional," kata Verry.

Meski demikian, Sekjen PKPI ini tetap mengajak masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU mendatang.


Sapaan 'Siap Presiden' yang di lakukan elite TKN itu terekan dalam video yang beredar. Dalam video itu tampak sejumlah elite TKN memperlihatkan hormat kepada Jokowi seraya mengucapkan 'Siap Presiden' dan bersalaman. Dalam video itu, Jokowi bersama para elite TKN yang hadir tertawa-tawa.


Sapaan 'Siap Presiden' TKN ke Jokowi yang Penuh Tawa

Jokowi Bahas Lagi Rencana Pemindahan Ibu Kota

      Comment   

Jokowi Bahas Lagi Rencana Pemindahan Ibu Kota - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesudahannya membahas lagi ihwal pemindahan ibu kota negara, sesudah beberapa waktu kemudian memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN/Kepala Bappenas) mengkajinya.

"Rapat siang hari ini akan membahas planning pemindahan ibukota," kata Jokowi ketika membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4)2019).

Sebelum mendengarkan klarifikasi hasil kajian Bappenas. Jokowi mengungkapkan bahwa ihwal pemindahan ibukota ini merupakan gagasan Presiden Soekarno dan hampir setiap pemerintahan selalu membahasnya.

"Pasti muncul duduk kasus itu tapi ihwal itu timbul karam alasannya tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terpola dan matang," ujar dia.

Menurut Jokowi, untuk merealisasikan ihwal ini pun harus dipikirkan secara jangka panjang, dan mengutamakan kepentingan bangsa yang visioner demi menyongsong kompetisi global.

Baca juga : Dua Pemain Manchester United Dipaksa Turun Saat Diimbangi Chelsea

 "Ketika kita setuju menuju negara maju untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab ialah apakah di masa yang akan tiba DKI Jakarta sebagai ibukota negara bisa memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai sentra pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus sentra bisnis," kata Jokowi.

 Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan bahwa beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan ekonominya dengan memindahkan sentra pemerintahannya. 

 Terakhir, kata Jokowi, untuk merealisasikan ihwal ini harus diperhatikan secara cermat mengenai aspek geografi, geopolitik, sampai kesiapan infrastruktur, serta pembiayaannya.
"Tapi aku meyakini InsyaAllah jikalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," ungkap dia.

 Baca juga : Bayi Nikita Mirzani Lahir Sehari Setelah Ultah Ayahanda Dipo Latief


Jokowi Bahas Lagi Rencana Pemindahan Ibu Kota